Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami lonjakan kebutuhan pembangunan infrastruktur: dari tol, pelabuhan, bendungan, hingga kawasan industri baru. Proyek-proyek ini menyedot investasi dalam jumlah besar dan membutuhkan teknologi serta tenaga ahli berskala internasional.

Ketergantungan pada BUJK Asing dalam proyek strategis

Banyak mega proyek seperti MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membutuhkan kontribusi dari Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Asing. Kontribusi mereka dibutuhkan karena faktor expertise, efisiensi kerja, dan kemampuan teknologi tinggi yang belum sepenuhnya dimiliki BUJK Nasional.

Peluang emas bagi perusahaan luar negeri

Dibalik kebutuhan besar tersebut, ada peluang tak ternilai bagi BUJK Asing untuk masuk dan ikut serta dalam pembangunan. Tapi tidak bisa sembarangan. Ada pintu legal yang harus dilalui: yakni perizinan resmi melalui sertifikasi.co.id dan LPJK.

Apa Itu BUJK Asing dan Apa Bedanya?

Definisi dan cakupan BUJK Asing menurut regulasi Indonesia

BUJK Asing adalah badan usaha luar negeri yang ingin menjalankan kegiatan jasa konstruksi di wilayah Republik Indonesia, baik dalam bentuk usaha tetap (BUT), kerja sama joint operation (KSO), maupun sebagai subkontraktor dengan BUJK Nasional.

Jenis proyek yang bisa digarap BUJK Asing

Proyek strategis nasional bernilai tinggi (di atas Rp100 miliar)
Pekerjaan yang memerlukan spesifikasi teknis sangat khusus
Konstruksi berbasis teknologi tinggi atau manufaktur terintegrasi

Namun, semua ini hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang dikeluarkan oleh LPJK berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021.

Perbedaan mendasar dengan BUJK Nasional

Tidak seperti BUJK Nasional, BUJK Asing wajib memiliki mitra lokal atau bentuk kerja sama tertentu untuk bisa beroperasi. Selain itu, ada batasan jenis proyek yang boleh diambil serta prosedur verifikasi dokumen yang jauh lebih ketat.

Kenapa BUJK Asing Harus Tunduk pada Regulasi Lokal?

Proteksi terhadap tenaga kerja dan kontraktor lokal

Indonesia menerapkan kebijakan protektif untuk melindungi industri konstruksi dalam negeri. Oleh karena itu, BUJK Asing diwajibkan melakukan alih teknologi, pelatihan tenaga lokal, dan bermitra dengan BUJK Nasional sebagai bentuk transfer keahlian dan penyerapan tenaga kerja domestik.

Pengawasan ketat terhadap kualitas dan kelayakan

Dengan banyaknya kejadian proyek gagal struktur atau tidak selesai tepat waktu, pemerintah tidak main-main dalam mengawasi BUJK Asing. Standar kualifikasi, rekam jejak proyek, dan komitmen kontraktual diawasi langsung oleh LPJK dan Kementerian PUPR.

Fakta di lapangan: izin terbatas tanpa SBU

BUJK yang mencoba masuk tanpa proses legal SBU dan SIUJK justru berakhir ditolak LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan tidak diakui dalam tender pemerintah. Bahkan beberapa proyek besar di sektor energi dan pelabuhan sempat tertunda karena mitra asingnya belum memiliki izin resmi.

Langkah-Langkah Legal Bagi BUJK Asing Masuk Indonesia

Mendirikan kantor perwakilan atau BUT (Bentuk Usaha Tetap)

Langkah awal BUJK Asing adalah mendirikan BUT melalui notaris lokal, disahkan Kemenkumham, lalu didaftarkan ke sistem OSS-RBA. KBLI yang digunakan harus mencantumkan kode konstruksi seperti 42101 atau 42900, tergantung bidangnya.

Mengurus Sertifikasi SBU BUJK Asing melalui LPJK

BUJK wajib mengajukan permohonan Sertifikat Badan Usaha (SBU) LPJK sesuai klasifikasi pekerjaan yang akan digarap. Proses ini melibatkan:

Verifikasi dokumen legal dan pengalaman proyek internasional
Evaluasi tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)
Wawancara teknis dan survei lapangan oleh LPJK

Mendapatkan SIUJK dan registrasi OSS-RBA

Setelah SBU terbit, BUJK harus mengurus Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) melalui OSS dan PUPR. SIUJK inilah yang menjadi dasar keikutsertaan dalam tender, kontrak, maupun pelaksanaan konstruksi.

Bermitra dengan BUJK Nasional dalam KSO

Di banyak kasus, BUJK Asing membentuk Joint Operation dengan BUJK Nasional sebagai strategi win-win. Selain mengurangi beban legalitas, KSO juga memungkinkan pembagian sumber daya dan pengalaman proyek sebelumnya.

Kisah Sukses BUJK Asing yang Telah Berhasil

Shimizu Corporation di proyek MRT Jakarta

Shimizu adalah contoh nyata BUJK Asing yang patuh regulasi lokal. Mereka membentuk KSO dengan Wika dan Jaya Konstruksi untuk proyek MRT. Mereka mengurus semua legalitas: dari SBU, SIUJK, hingga pelatihan tenaga kerja lokal. Hasilnya? Proyek selesai tepat waktu dan menjadi benchmark pembangunan perkotaan modern.

Peran Vinci Construction dalam proyek bendungan

Perusahaan Prancis ini telah beberapa kali terlibat dalam pembangunan bendungan dan irigasi strategis di Kalimantan. Dengan sertifikasi LPJK dan SIUJK lengkap, mereka mampu memberikan teknologi spillway modern serta efisiensi kerja di atas rata-rata nasional.

Dampak ekonomi dari kehadiran BUJK Asing yang tertib

Kehadiran BUJK asing yang legal dan beretika terbukti meningkatkan kualitas proyek, mempercepat transfer teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Di beberapa proyek, bahkan tenaga kerja lokal naik kelas menjadi operator alat berat bersertifikasi internasional.

Saatnya BUJK Asing Melangkah dengan Legal dan Cerdas

Bukan hal mustahil bagi perusahaan konstruksi luar negeri untuk beroperasi di Indonesia. Tapi kuncinya adalah taat hukum, punya dokumen legal lengkap, dan bermitra dengan pihak lokal. Peraturan pemerintah bukan untuk membatasi, melainkan untuk memastikan kualitas, transparansi, dan kesinambungan pembangunan nasional.

Jika Anda perwakilan BUJK Asing dan ingin masuk pasar konstruksi Indonesia secara legal dan efisien, percayakan pada sertifikasi.co.id.

Kami siap membantu pengurusan SBU LPJK BUJK Asing, SIUJK, pendirian kantor tetap, hingga sertifikasi tenaga kerja konstruksi Anda dengan cepat, transparan, dan sesuai regulasi terkini.

Bangun kepercayaan dan proyek masa depan Anda di Indonesia bersama Gaivo Consulting – partner strategis BUJK internasional seluruh Indonesia.