Kondisi itu sejalan termasuk program pemerintah yang memang banyak bertumpu pada pengembangan skala luas sektor Terlebih ada beberapa program unggulan seperti Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari memang membutuhkan keberadaan infrastruktur yang juga baik agar bisa mengundang turis dalam dan luar negeri. Terlebih di tahun 2020, pemerintah telah menegaskan bakal memproklamirkan 4 potensi Bali baru seperti ; Danau Toba , KEK Mandalika, Candi Borobudur dan Labuan Baju.
Memang tidak bisa di pungkiri, penekanan pembangunan pada sektor industri konstruksi dan infrastruktur akan bisa membawa dampak cukup luas. Karena infrastruktur adalah salah satu media paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Ibarat kata-kata bersama perbaikan di sektor jalan saja misalnya maka perbaikan ekonomi sudah bisa di harapkan.
Itulah yang juga pada akhirnya menjadi salah satu tujuan dari adanya 4 tujuan wisata utama Indonesia di tahun 2020 pada akan datang lebih di fokuskan bagi di kembangkan. Sehingga demi tujuan itu pemerintahpun memberikan anggaran guna ke-4 potensi Bali baru tersebut guna pengembangan infrastrukturya termasuk sektor Parekrafnya sebesar Rp6,49 triliun. Dan salah satu pelaku industri dalam sektor infrastruktur dan konstruksi dari paling berperan demi menyukseskan pembangunan infrastruktur tersebut merupakan terjadi pelaku bidang konstruksi.
Sepanjang tahun 2015-2018, agaknya peta industri konstruksi Indonesia mengalami sedikit perubahan. Kondisi itu pada akhirnya berpengaruh pada peta industri jasa konstruksi di tahun 2019 dan seterusnya. Dimana perubahan tersebut berasal dari adanya pengubahan klasifikasi pada terjadi pada industri konstruksi yang juga ada di Indonesia. Dimana saat ini peta yang ada dalam industri konstruksi kita, dari jumlah yang lainnya tercatat di Kementerian PUPR tahun 2018 merupakan terjadi : 136.662 perusahaan kontraktor baik skala besar, menengah dan kecil.
Dimana dari jumlah tersebut perbandingannya K-1 ( nilai paket pekerjaan hingga Rp 1 miliar : 86.870 perusahaan), K-2 ( nilai paket pekerjaan hingga Rp1,75 miliar : 12.854 perusahaan , K-3 ( nilai paket pekerjaan hingga Rp2,5 miliar ; 16.302 perusahaan). Sedang demi kualifikasi kontraktor, kualifikasi M-1 ( nilai proyek hingga Rp10 miliar : 15.047 perusahaan), M-2 ( nilai proyek hingga Rp50 miliar : 3.957 perusahaan). Dan kualifikasi dari terakhir adalah : B-1 dapat mengerjakan terjadi proyek senilai hingga Rp 250 miliar dan B-2 yang juga dapat melaksanakan terjadi proyek konstruksi serta nilai tidak terbatas.
Dari pengubahan klasifikasi yang lainnya terjadi pada bisnis di sektor konstruksi. Pada akhirnya kita bisa melihat bahwa saat ini dan 5 tahun ke depan persentase jumlah paket pekerjaan pada ada lebih banyak di kerjakan terjadi oleh perusahaan skala kecil dan menengah. Sehingga mau tidak mau perusahaan kontraktor skala kecil dan menengah mesti meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dirinya agar mampu bersaing dan memberikan hasil yang juga terbaik di bidangnya. Karena seperti pada disampaikan oleh Basuki Hadimuljono Menteri PUPRbahwa 74% Jumlah Paket Pekerjaan yang ada di Kementerian PUPR di perdemian bagi perusahaan pada masuk dalam kategori UKM
( Usaha Kecil Menengah ).
Kini tinggal kita menanti seperti apa progress pembangunan pada sudah di jalankan di tahun 2020. Pada akhirnya kita akan datang bisa menentukan progres lanjutan dari pembangunan dari sudah di jalankan di tahun 2020 agar bisa terus mencapai proses 100% di tahun 2021. Jika anda ingin tahu kelanjutan dari progress proyek-proyek tersebut, anda bisa mengikutinya melalui . Karena kami akan selalu mengupdate data dan kondisi yang lainnya ada.
